Di tengah akselerasi globalisasi, disrupsi digital, dan dinamika sosial yang semakin kompleks, pesantren tidak lagi dapat dipandang semata sebagai institusi pendidikan Islam tradisional yang pasif. Hari ini, pesantren telah bertransformasi menjadi episentrum pembentukan karakter (character building), penguatan modal sosial (social capital), sekaligus instrumen strategis pengendalian sosial keagamaan. Pesantren adalah daya ungkit utama dalam mencetak manusia Indonesia yang unggul, inklusif, dan berdaya saing.
Transformasi ini berjalan beriringan dengan arah kebijakan Kementerian Agama yang menempatkan agama sebagai inspirasi pembangunan. Melalui penguatan moderasi beragama, transformasi layanan keagamaan, digitalisasi tata kelola, pemberdayaan ekonomi umat, serta kemandirian lembaga, pesantren menjelma menjadi simpul kokoh yang menghubungkan nilai-nilai sakral keagamaan dengan agenda konkret pembangunan nasional maupun daerah.
Urgensi Collaborative Governance
Kompleksitas tantangan sosial dewasa ini tidak akan pernah bisa diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang kaku. Kita membutuhkan model collaborative governance—sebuah tata kelola kolaboratif yang mempertemukan pemerintah, pesantren, penyuluh agama, lembaga pendidikan, ormas, dunia usaha, media, hingga unit terkini yaitu keluarga, ke dalam satu ekosistem.
Kolaborasi antara pesantren dan penyuluh agama di setiap kecamatan harus terus dipertebal agar proses pendampingan masyarakat berlangsung secara berkelanjutan. Pesantren memiliki kapasitas kultural yang besar untuk melahirkan generasi yang tidak hanya religius, tetapi juga berintegritas, moderat, dan responsif terhadap problematika sosial.
Dalam perspektif sosiologi agama, pesantren adalah agent of social control (agen pengendalian sosial) yang efektif. Melalui sistem pendidikan berbasis keteladanan (uswah hasanah), pembiasaan ibadah, dan kedisiplinan akhlak, pesantren berhasil membangun self-regulation. Imbasnya, kepatuhan masyarakat terhadap norma tumbuh dari kesadaran intrinsik, bukan sekadar ketakutan terhadap kontrol eksternal aparat hukum. Dari sinilah lahir generasi yang memiliki resiliensi moral dan kecakapan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman.
Menjawab Isu Strategis Kontemporer
Fungsi pengendalian sosial tersebut kini harus diperluas fungsinya menjadi pusat pemberdayaan masyarakat (community empowerment center). Santri dan lulusan pesantren tidak boleh hanya mahir urusan fikih peribadatan, tetapi juga harus terlibat aktif dalam menyelesaikan isu-isu krusial di sekitarnya.
Ada banyak ruang pengabdian yang membutuhkan kehadiran pesantren bersama penyuluh agama, di antaranya:
-
Ketahanan Keluarga & Pemuda: Pendampingan generasi muda dari perilaku berisiko dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
-
Kesehatan Masyarakat: Edukasi pencegahan HIV/AIDS, literasi kesehatan reproduksi, serta akselerasi penurunan angka stunting.
-
Hukum & Sosial: Perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat.
-
Pendidikan Sepanjang Hayat: Mengikis angka putus sekolah dan membangun masyarakat sadar literasi.
“Pesantren harus mengambil bagian dari peran pemerintah dalam membangun masyarakat yang sadar pendidikan, sehat, dan taat hukum. Kesalehan individual harus mampu dikonversi menjadi kesalehan sosial yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.”
Menuju Probolinggo SAE dan Indonesia Emas 2045
Bagi Kabupaten Probolinggo, agenda di atas berkelindan erat dengan visi pembangunan daerah melalui program SAE (Sejahtera, Amanah-Religius, dan Eksis Berdaya Saing). Pesantren berkontribusi nyata mewujudkan masyarakat yang Religius lewat pendidikan agama, masyarakat Sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi umat, masyarakat Amanah melalui pembentukan etika publik, serta masyarakat yang Berdaya Saing lewat investasi human capital.
Di sisi lain, tantangan digital seperti banjir hoaks, judi online, perundungan siber, hingga merosotnya etika bermedia sosial harus dijawab pesantren dengan menjadi pusat literasi digital keagamaan yang kritis dan etis. Hal ini juga perlu diimbangi dengan kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan santri, koperasi pesantren, dan ekonomi kreatif syariah demi memutus rantai kemiskinan. Tak kalah penting, pesantren masa kini juga memeluk paradigma ekoteologi—menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman.
Pada akhirnya, pesantren bukan sekadar tempat mengaji. Ia adalah ekosistem transformasi sosial yang memiliki legitimasi moral dan modal sosial yang tak tertandingi. Melalui sinergi multipihak yang solid, pesantren akan terus menjadi pilar utama dalam menyukseskan program Kementerian Agama, menyokong visi Kabupaten Probolinggo SAE, dan menjadi jangkar penentu dalam menyambut Indonesia Emas 2045.
Penulis : Ansori, M.Pd.(Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Penyuluh Agama Islam pada masanya)